REPUBLISH.CO.ID, BITUNG – DPRD Kota Bitung resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Rabu (18/11/2026) malam.
Dalam APBD yang disepakati tersebut, pendapatan daerah Kota Bitung diproyeksikan mencapai Rp 765,85 miliar, sedangkan belanja daerah sebesar Rp 736,46 miliar.
Dengan komposisi itu, terdapat selisih lebih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp 29,39 miliar.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bitung Vivi Ganap, didampingi Wakil Ketua DPRD Ronald Gunawan Kansil dan Keegene Kojoh. Sejumlah anggota DPRD serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Bitung turut hadir.
Pengesahan APBD 2027 tersebut dilakukan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merampungkan pembahasan selama dua hari.
Dari sisi pendapatan, proyeksi tahun 2027 tercatat sebesar Rp 765.858.575.358. Angka ini meningkat sekitar Rp 37,2 miliar dibandingkan APBD tahun sebelumnya.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 736.463.958.442 atau naik sekitar Rp 16,9 miliar dari APBD tahun berjalan yang mencapai Rp 719,55 miliar.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas persetujuan APBD tersebut.
Menurut Hengky, APBD merupakan instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan mewujudkan visi pemerintahan Harmonis Menuju Bitung Maju.
“Sebagai instrumen fiskal daerah, produk APBD ini diharapkan mampu mendukung dan merealisasikan cita-cita pembangunan yang sudah ditetapkan, utamanya dalam mewujudkan visi Harmonisasi Menuju Bitung Maju,” ujar Hengky.
Dia mengatakan, pengelolaan anggaran pada 2027 harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
Pemkot Bitung berharap program yang dibiayai melalui APBD tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Meski demikian, besarnya proyeksi pendapatan dan belanja dalam APBD 2027 nantinya akan diuji pada tahap pelaksanaan, terutama terkait kemampuan pemerintah merealisasikan pendapatan serta memastikan belanja daerah tepat sasaran.












Leave a Reply
View Comments