DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, (Foto: Doc. Humas)

Republish.co.id, NASIONAL – DPR tidak mengakomodasi ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk penolakan yang didasarkan pada persoalan hak asasi manusia (HAM), saat pembahasan regulasi tersebut hingga disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan karena terdapat perbedaan pandangan dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan mendukung pengaturan tersebut, sementara pihak lainnya menilai ketentuan itu bertentangan dengan HAM.

“Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman seusai rapat paripurna.

Baca Juga :  Himbauan Pemda Gorontalo Terkait Penyebaran Video Tidak Pantas

Ia menjelaskan, DPR telah mempelajari penerapan ketentuan illicit enrichment di sejumlah negara sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Menurut Habiburokhman, Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan ketentuan tersebut. Ia juga menyampaikan adanya pandangan yang menilai pengaturan illicit enrichment bertentangan dengan HAM di Amerika Serikat.

Selain itu, DPR menerima masukan dari sedikitnya 15 elemen yang secara khusus membahas persoalan tersebut. Mereka menyampaikan keberatan karena menilai ketentuan illicit enrichment berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Pertimbangan lainnya berkaitan dengan karakter UU Perampasan Aset yang bersifat formil. Habiburokhman menjelaskan, regulasi tersebut mengatur tata cara dan hukum acara perampasan aset, bukan hukum materiil yang memuat norma penghukuman.

Baca Juga :  Prabowo dan Putin Sepakati Kerja Sama Strategis: Dari Energi hingga Kecerdasan Buatan

“Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” ujarnya.

Ia menegaskan, pertimbangan mengenai HAM dan sifat formil undang-undang menjadi dasar DPR tidak mengakomodasi ketentuan illicit enrichment dalam regulasi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman turut menjelaskan pembentukan dua lembaga baru dalam UU Perampasan Aset, yakni badan pengelola aset dan badan pengawas perampasan aset.

Menurutnya, badan pengelola aset perlu dipisahkan dari aparat penegak hukum untuk menghindari benturan kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana.

“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” katanya.

Baca Juga :  TNI Gugur di Lebanon, Serangan Proyektil Hantam Pos UNIFIL

Sementara itu, badan pengawas dibentuk untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan melalui UU Perampasan Aset. Pengawasan tersebut diperlukan agar regulasi tidak digunakan penguasa untuk menekan lawan politik ataupun dimanfaatkan aparat penegak hukum untuk memeras masyarakat.

Habiburokhman juga menanggapi persoalan independensi badan pengawas yang proses pengusulan anggotanya melibatkan Presiden dan persetujuan DPR.

Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan proses pengisian jabatan di sejumlah lembaga negara lainnya, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).

“Ya, kita nggak ada referensi lainnya ya, kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu, antara eksekutif dengan legislatif, ya. Itu kita saling mengontrol, ya,” ujar Habiburokhman.

Mengawali karier di dunia jurnalistik pada tahun 2019 di media online Kronologi.id, dan hingga saat ini masih aktif menulis di media online Republish.id.