Republish.co.id, NASIONAL – Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan DPR dalam rapat paripurna, Kamis (19/11), tidak hanya menyasar aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga hasil penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang merugikan masyarakat. Melalui aturan tersebut, aset pelaku kejahatan dapat dirampas untuk memulihkan kerugian yang dialami para korban.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan perluasan cakupan tersebut menjadi salah satu materi penting dalam undang-undang yang baru disahkan itu.
Menurut Soedeson, aturan tersebut diperlukan agar penanganan tindak pidana tidak hanya berakhir pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan peluang bagi korban untuk memperoleh kembali kerugian yang dialami.
Ia mencontohkan praktik koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi pengurusnya kemudian melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga anggota mengalami kerugian.
Kasus serupa juga dapat terjadi pada biro perjalanan atau travel bodong yang mengumpulkan uang masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dijanjikan.
Dalam kondisi tersebut, aset milik pelaku dapat dirampas untuk kepentingan pemulihan kerugian para korban.
“Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” ucap Soedeson dalam keterangannya, Kamis (19/11).
Ia menjelaskan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Pasalnya, penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku tidak serta-merta menjamin aset hasil penipuan atau penggelapan dapat dikembalikan kepada korban.
Melalui UU Perampasan Aset, negara memiliki mekanisme untuk mengambil aset hasil kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Aset tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban.
Soedeson menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui proses tindak pidana atau conviction-based dan tanpa putusan pidana atau non-conviction-based.
“Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based,” imbuh Soedeson.
Pada mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat mengambil seluruh aset pelaku, termasuk harta yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Namun, langkah tersebut hanya dapat dilakukan apabila aset hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
Perampasan juga dimungkinkan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
“Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara,” katanya.
Selain korupsi, Soedeson menyebut UU Perampasan Aset turut mencakup sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme.
Dengan cakupan tersebut, perampasan aset diharapkan dapat menjangkau hasil kejahatan yang tidak hanya berdampak terhadap keuangan negara, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
UU tersebut juga mengatur pembentukan badan independen yang bertanggung jawab mengelola barang sitaan dan rampasan. Badan ini nantinya dipimpin oleh seorang kepala badan, sedangkan struktur organisasi serta ketentuan teknis lainnya akan diatur oleh Presiden.
Menurut Soedeson, pembentukan lembaga tersebut merupakan upaya menjawab kritik masyarakat terkait pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang selama ini dinilai belum transparan.
“Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Atau kemudian dia ambil, dia jual untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian,” jelasnya.
Meski memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset hasil kejahatan, Soedeson menegaskan pelaksanaannya tetap harus melalui mekanisme hukum di pengadilan.
Ia mengatakan, pembatasan tersebut menjadi bentuk pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana dan melakukan perampasan aset.
Soedeson memastikan tidak ada aset yang dapat dirampas maupun disita secara sepihak tanpa persetujuan pengadilan.
“Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan,” kata Soedeson.
Ia menambahkan, pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan maupun perlawanan melalui prosedur hukum yang tersedia.
Penjualan atau pencairan aset untuk kepentingan negara maupun korban pada prinsipnya harus menunggu proses hukum hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pengecualian berlaku terhadap aset yang mudah rusak atau berisiko mengalami penurunan nilai ekonomi dalam waktu singkat, seperti ikan, minyak, dan sejumlah barang industri.
Untuk jenis aset tersebut, penjualan dapat dilakukan lebih dahulu guna mencegah kerugian akibat kerusakan maupun penurunan nilai barang.
Namun, hasil penjualannya tidak langsung disetorkan ke kas negara. Dana tersebut harus disimpan terlebih dahulu sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Sementara itu, aset tidak bergerak seperti rumah, kapal, dan pesawat hanya dapat dieksekusi melalui penjualan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Terkait mekanisme non-conviction-based, Soedeson menegaskan bahwa skema tersebut bukan berarti negara dapat merampas aset seseorang tanpa melalui proses pengadilan.
Mekanisme ini menggunakan hukum acara perdata dengan melibatkan jaksa pengacara negara yang mengajukan permohonan penyitaan aset kepada pengadilan.
Setelah penyitaan dilakukan, pemilik aset maupun pihak yang berkepentingan tetap mempunyai kesempatan mengajukan perlawanan serta membuktikan kepemilikan aset secara sah.
Apabila melalui proses hukum terbukti bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi, negara dapat merampasnya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
“Jadi yang dimaksud tanpa proses pidana itu bukan berarti tanpa proses pengadilan. Tetapi mekanismenya menggunakan hukum perdata, hukum acara perdata,” ujarnya.
Soedeson juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan selama pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menyebut Panja telah melaksanakan lebih dari 80 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).












Leave a Reply
View Comments