Dugaan Setoran Jabatan Mencuat di BKPSDM Bitung, Give Tantang Buktikan

Kepala BKPSDM Kota Bitung, Give Renaldow Mose. (Foto: ist).

REPUBLISH.CO.ID, BITUNG – Dugaan praktik gratifikasi dalam penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bitung mulai mencuat. Sejumlah ASN yang disebut-sebut akan menduduki jabatan strategis diduga dimintai uang oleh oknum di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Informasi yang diperoleh media ini, Senin (16/11/2026), menyebutkan permintaan uang tersebut bervariasi, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Uang itu diduga menjadi pelicin bagi ASN yang ingin mendapatkan posisi jabatan tertentu.

Bahkan, sumber menyebut ada pejabat teras di lingkungan Pemkot Bitung yang diduga ikut menyetorkan uang kepada salah satu oknum di BKPSDM.

“Permintaan uang itu dari jutaan sampai puluhan juta rupiah. Uang-uang itu sebagai pelicin bagi ASN yang ingin mendapatkan jabatan. Bahkan ada pejabat teras ikut setorkan uang kepada salah satu oknum di BKPSDM,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dugaan tersebut turut memunculkan tanda tanya terhadap mekanisme penyerahan surat keputusan (SK) penempatan jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bitung.

Pasalnya, belakangan ini penyerahan SK disebut lebih banyak dilakukan secara perorangan atau person to person. SK diserahkan langsung oleh Kepala BKPSDM Kota Bitung, Give Renaldow Mose, kepada ASN yang bersangkutan.

Baca Juga :  RGK Dorong Sinergi Abpednas Bitung Kawal Pengawasan Pemerintahan Kelurahan

Pola tersebut berbeda dengan mekanisme yang selama ini lazim dilakukan, yakni pelantikan dan penyerahan SK secara serentak, disertai pengambilan sumpah dan janji jabatan bersama-sama.

Sumber menduga pola penyerahan secara tertutup itu sengaja dilakukan untuk menghindari perhatian publik terhadap proses penempatan pejabat.

“Sengaja mereka lakukan pengangkatannya seperti itu agar tidak ribut-ribut di luar. Dan para oknum yang sering meminta uang kepada ASN yang akan menjabat bebas melancarkan aksi mereka,” bebernya.

Menanggapi dugaan tersebut, Kepala BKPSDM Kota Bitung, Give, justru mempersilakan aparat penegak hukum (APH) menelusuri dan mengusut informasi yang beredar.

Ia menegaskan, jika memang terdapat oknum di lingkungan BKPSDM yang terbukti meminta uang atau melakukan gratifikasi dalam proses penempatan jabatan ASN, pihaknya mendukung agar kasus tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Silakan diusut oleh aparat penegak hukum. Kalau memang ada oknum, siapa pun itu, di BKPSDM yang meminta uang atau melakukan gratifikasi seperti yang disampaikan, silakan ditelusuri. Kalau terbukti, proses sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Give saat dikonfirmasi via telepon, Senin (16/11/2026), malam.

Baca Juga :  Direktur Perumda Air Minum Duasudara Bitung Siap Terima Keputusan Pemerintah Soal Penyertaan Modal

Give mengaku tidak ingin instansi yang dipimpinnya tercoreng oleh informasi yang menurutnya belum terbukti kebenarannya. Ia mengatakan, selama ini telah bekerja keras membangun dan menjalankan tugas di BKPSDM sehingga tidak ingin nama baik instansi tersebut dirusak oleh tudingan yang tidak berdasar.

“Saya sudah bekerja mati-matian untuk instansi ini. Jadi, saya tidak ingin nama baik BKPSDM dirusak oleh isu-isu atau informasi yang berisi fitnah seperti itu. Kalau memang ada bukti, silakan laporkan. Saya justru sangat mendukung agar semuanya menjadi jelas,” ujarnya.

Ia bahkan mempersilakan siapa pun yang mengetahui atau menemukan dugaan praktik permintaan uang oleh oknum di BKPSDM untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Menurutnya, penelusuran dan pembuktian menjadi penting agar persoalan tersebut tidak hanya berkembang menjadi tudingan yang merugikan institusi maupun pihak-pihak tertentu.

Sementara itu, terkait penyerahan SK pengangkatan dan penempatan pejabat yang dilakukan secara perorangan atau person to person, Give menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan adanya sejumlah posisi jabatan yang telah kosong.

Menurutnya, jabatan yang kosong perlu segera diisi agar roda organisasi pemerintahan tetap berjalan dan tugas-tugas pada organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terganggu.

Baca Juga :  Ruko Rp1,2 Miliar di Kompleks Eks Kanopi Belum Selesai, Kontraktor Sebut Sudah PHO

“Pengisian jabatan itu dilakukan karena memang ada posisi yang sudah kosong. Makanya harus secepatnya diisi agar ada orang yang mengemban dan menjalankan tugas pada jabatan tersebut,” jelasnya.

Ia membantah jika mekanisme penyerahan SK secara perorangan tersebut dikaitkan dengan upaya menutup-nutupi proses penempatan pejabat.

Give kembali menegaskan, pihaknya terbuka terhadap pemeriksaan apabila terdapat laporan maupun bukti yang mengarah pada dugaan pelanggaran di lingkungan BKPSDM.

“Silakan dibuktikan atau dilaporkan jika memang benar ada informasi seperti itu. Kami sangat mendukung. Jangan sampai ada oknum yang bermain, lalu seluruh instansi ikut tercoreng. Demi menjaga nama baik BKPSDM yang saya pimpin, kalau ada bukti, silakan diproses sesuai hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, sumber meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Bitung, tidak mengabaikan informasi dugaan permintaan uang dalam proses penempatan jabatan tersebut.

Dia berharap pihak kejaksaan menelusuri kebenaran informasi itu, termasuk memeriksa pihak-pihak yang disebut mengetahui atau terlibat dalam proses penempatan pejabat.

“Pihak kejaksaan bisa mendalami laporan ini. Jika perlu panggil Kepala BKPSDM dan silahkan diperiksa,” pintanya.

Wartawan Republish.id Biro Kota Bitung