DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang

Rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: Doc. Detikcom)

Republish.co.id, NASIONAL – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut dilakukan setelah melalui proses pembahasan panjang di DPR.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan dan perjalanan legislasi rancangan undang-undang tersebut.

Baca Juga :  Cara Mudah Dapat Diskon 50% Tarif Listrik PLN, Berlaku Januari 2025

Usai laporan disampaikan, Puan selaku pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab forum paripurna.

Sejumlah perwakilan pemerintah turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Baca Juga :  DLH Bolmut Sebut Pemilik Tambak di Tanjung Buaya Lakukan Kesalahan Fatal

Sebelumnya, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset telah dibahas dan disepakati pada pembicaraan tingkat pertama di Komisi III DPR. Ia menyebut pengesahan regulasi tersebut merupakan penantian panjang masyarakat selama 18 tahun.

“Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).

Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilainya turut mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut sejak awal.

Baca Juga :  Robert Hendrico Dilantik Sebagai Ketua Dewan Pakar DPP PJS

Menurutnya, Dasco telah meminta Komisi III DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sejak tahun sebelumnya.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.

“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” pungkasnya.

Redaksi Republish.id