Kejari Bitung Endus Dugaan Setoran Jabatan di BKPSDM, LO Mulai Diburu?

Foto:Ilustrasi

REPUBLISH.CO.ID, BITUNG – Dugaan praktik gratifikasi atau setoran uang pelicin untuk mendapatkan jabatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bitung memasuki babak baru.

Kali ini, informasi dugaan praktik tersebut disebut mulai terendus aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung.

Bahkan, sumber resmi media ini menyebut pihak kejaksaan mulai menelusuri informasi dugaan transaksi uang dalam proses penempatan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bitung.

Tak hanya itu, seorang oknum ASN di BKPSDM Kota Bitung yang diduga berperan sebagai perantara atau penghubung transaksi disebut mulai menjadi perhatian tim intelijen kejaksaan.

“Pihak Kejari Bitung sudah mengendus dugaan gratifikasi ini. Bahkan, pihak kejaksaan sudah mulai pelan-pelan bekerja mendalaminya. Kerja-kerja intelijen sudah dilakukan,” beber sumber resmi yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (18/11/2026).

Menurut sumber tersebut, oknum yang diduga berperan sebagai Liaison Officer (LO) atau penghubung yang diduga meminta uang mulai ditelusuri.

“LO atau penghubung dalam transaksi gratifikasi ini mulai diburu dan diselidiki pihak intelijen Kejari Bitung,” ungkapnya.

Lebih jauh, sumber mengungkapkan dugaan transaksi tersebut disebut meninggalkan jejak digital yang dapat menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.

Baca Juga :  Anwar Hogi Dorong Pemuda KKIG Perluas Struktur hingga Kecamatan

Jejak digital itu, menurut sumber, berupa rekaman percakapan antara LO dengan ASN yang diduga berkaitan dengan transaksi uang pelicin jabatan.

“Informasinya transaksi ini ada jejak digital berupa rekaman percakapan LO dan ASN yang terlibat dalam dugaan gratifikasi ini. Kita tinggal menunggu saja. Kuncinya ada di Kejari Bitung. Apakah mau benar-benar mengusutnya atau hanya akan dibiarkan saja,” beber sumber.

Menurutnya, jika informasi tersebut benar, rekaman percakapan itu berpotensi menjadi salah satu petunjuk awal untuk menelusuri alur komunikasi, pihak yang diduga menjadi penghubung hingga kemungkinan adanya permintaan maupun penyerahan uang.

Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kejari Bitung mengenai dugaan aktivitas intelijen, penelusuran LO maupun keberadaan rekaman percakapan yang disebut-sebut tersebut.

Perlu diketahui, secara hukum. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti informasi mengenai dugaan tindak pidana tanpa harus selalu menunggu laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan.

Baca Juga :  Paskibraka Bitung Sukses Kibarkan Merah Putih, Rudy Theno Beri Apresiasi

Hal itu sejalan dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur bahwa penyelidik yang mengetahui atau menerima laporan maupun pengaduan mengenai peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Selain itu, Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Dengan begitu, informasi awal yang diperoleh aparat, termasuk informasi yang berkembang di ruang publik dan pemberitaan media, dapat menjadi bahan untuk ditelaah lebih lanjut. Tentu, tindak lanjutnya tetap harus melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Erwin Widihantono, melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Justisi Devli Wagiu belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi mengenai dugaan tersebut.

Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak Kejari Bitung.

Baca Juga :  Kapolres Bitung Turun Langsung Kawal Pembukaan FPSL 2026

Di sisi lain, Kepala BKPSDM Kota Bitung, Give Mose, sebelumnya telah mempersilakan aparat penegak hukum, termasuk Kejari Bitung, untuk mengusut dugaan gratifikasi dalam proses penempatan jabatan ASN di lingkungan instansi yang dipimpinnya.

Give bahkan meminta agar dugaan tersebut dibuktikan sehingga tidak berkembang menjadi fitnah yang mencoreng nama baik BKPSDM.

“Silakan kalau memang ada oknum pegawai atau siapa pun itu di BKPSDM yang melakukan gratifikasi atau meminta uang dalam penempatan jabatan ASN seperti yang diisukan. Silakan buktikan agar tidak menjadi fitnah. Kalau pun ada yang terbukti melakukan gratifikasi ini, silakan tegakkan hukum sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Give kepada media ini, Senin (16/11/2026) malam.

Ia juga meminta ASN yang merasa pernah dimintai sejumlah uang oleh pegawai BKPSDM agar tidak ragu melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

“Kalau ada ASN yang merasa dimintai sejumlah uang oleh pegawai di BKPSDM, silakan dilaporkan ke APH. Agar semuanya bisa jadi terang benderang,” katanya.

 

Wartawan Republish.id Biro Kota Bitung