Republish.co.id, BOLTARA – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Mohammad Aditya Pontoh, membuka kegiatan Perumusan dan Validasi Perubahan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Balai Diklat BPSDM Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut digelar untuk menyelaraskan pohon kinerja dan cascading seluruh perangkat daerah dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD Boltara 2025-2029.
Forum koordinasi dan validasi ini melibatkan Bapelitbangda, tenaga ahli, serta seluruh perangkat daerah. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2025-2029.
Dalam sambutannya, Aditya Pontoh menegaskan bahwa perubahan RPJMD harus disikapi secara strategis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan, kondisi daerah, kebijakan fiskal pemerintah pusat, serta perkembangan regulasi.
Ia menekankan bahwa peninjauan kembali terhadap asumsi perencanaan, proyeksi keuangan daerah, target, dan program perlu dilakukan agar tetap realistis, terukur, serta sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, perubahan RPJMD bukan dimaksudkan untuk mengubah visi dan misi kepala daerah, melainkan menyempurnakan strategi, arah kebijakan, sasaran, indikator, serta intervensi pembangunan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
Aditya juga menyebut perubahan RPJMD sebagai momentum strategis karena dokumen tersebut menjadi landasan penyusunan RKPD 2028 dan perencanaan pembangunan tahun-tahun berikutnya. Karena sisa periode RPJMD hanya dua tahun terakhir, seluruh proses penyusunannya harus dilakukan secara cermat, terukur, dan tepat waktu.
Dalam kesempatan itu, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah menuntaskan perumusan, penyelarasan, dan validasi pohon kinerja serta cascading selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan agar tidak ada lagi tahapan yang belum diselesaikan setelah kegiatan berakhir.
Selain itu, Bapelitbangda diminta segera menindaklanjuti hasil perumusan dan validasi ke dalam Perubahan RPJMD serta Renstra 2025-2029. Integrasi perencanaan harus dipastikan konsisten, mulai dari tujuan pembangunan daerah hingga indikator dan target masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, sumber daya, serta prioritas pembangunan.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga diminta aktif mengawal proses perubahan RPJMD hingga penetapannya. Setiap penyesuaian sasaran, indikator, program, dan target harus disesuaikan dengan proyeksi keuangan daerah serta kebijakan penganggaran.
Aditya mengingatkan bahwa perencanaan dan penganggaran tidak boleh berjalan sendiri-sendiri karena keduanya harus saling terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai sasaran.
Di akhir sambutannya, ia menegaskan bahwa perubahan RPJMD bukan sekadar penyesuaian dokumen atau pemenuhan kewajiban administratif, melainkan momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar dan target dapat tercapai secara optimal.
“Kita harus mengubah pola pikir, dari sekadar menyusun apa yang ingin dikerjakan, menjadi merumuskan apa yang benar-benar harus dicapai. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati, Dr. Moh. Hidayat Panigoro, S.Sos., M.Si., Expert Penyusun Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Doddy Afianto, S.P.W.K., narasumber Marlupi Julianingrum, S.T., QRMP, Kepala Bapelitbangda Boltara, para kepala OPD, serta peserta kegiatan.











Leave a Reply
View Comments