Pemkab Buol Serahkan Lahan Sekolah Rakyat ke PUPR, Pematangan Terus Berjalan

Foto: Doc. Humas

Republish.co.id, SULTENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol menyerahkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol setelah penandatanganan pelepasan hak atas tanah milik Suwarno K. Baddi kepada negara, Jumat (23/10/2026). Lahan yang berada di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, tersebut selanjutnya dipersiapkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan itu.

Penandatanganan pelepasan hak tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pemenuhan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Buol. Setelah proses tersebut, lahan langsung diserahterimakan kepada Dinas PUPR atas nama pemerintah daerah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi Pemkab Buol dengan sejumlah kementerian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 21–22 September 2026, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo bersama Wakil Bupati Dr. Moh. Nasir Daimaroto, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Perkotaan Dinas PUPR, serta Kepala Dinas Sosial melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Baca Juga :  Gerak Cepat! Bupati dan Wabup Buol Tancap Gas Tekan Stunting 2026, Targetkan Hasil Lebih Nyata

Koordinasi tersebut kemudian dilanjutkan melalui rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan itu, Pemkab Buol menyampaikan perkembangan pemenuhan Readiness Criteria (RC) atau kriteria kesiapan yang dipersyaratkan Kementerian Sosial, mencakup aspek administrasi dan teknis.

Pemkab Buol juga menyerahkan surat pernyataan komitmen untuk menyelesaikan tata letak atau site plan serta pembebasan lahan dengan batas waktu paling lambat 30 Oktober 2026.

Baca Juga :  Bupati Buol Apresiasi Gebyar PAUD 2026, Dorong Kolaborasi Wujudkan Generasi Emas

Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Tengah melakukan peninjauan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kali pada 29 September 2026.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah didorong mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) dari Kementerian Sosial. Dokumen tersebut diperlukan sebagai dasar bagi satuan kerja untuk mengajukan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagi pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan.

Tahapan teknis yang dimaksud meliputi pengujian tanah, sondir, serta sejumlah pekerjaan pendukung lainnya sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.

Berdasarkan informasi dari Tim Fasilitasi Sekolah Rakyat di Jakarta, Kabupaten Buol masuk dalam 10 kabupaten prioritas nasional untuk penerbitan SK Penlok.

Baca Juga :  KONI Buol Siapkan Anggaran Rp2 Miliar dan Matangkan TC Atlet Jelang Porprov 2026

Seluruh dokumen pendukung, kesiapan lokasi, hingga persyaratan tambahan disebut telah diselesaikan bersama pemilik lahan. Pemkab Buol juga memastikan kelengkapan administrasi di tingkat daerah tetap siap dan selaras apabila diperlukan verifikasi akhir menjelang penerbitan keputusan dari kementerian.

Sementara itu, pekerjaan pematangan lahan atau cut and fill terus berlangsung. Proses tersebut berjalan bersamaan dengan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Dengan selesainya pelepasan hak atas tanah, Pemkab Buol berharap Kementerian Sosial segera menerbitkan SK Penlok sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dapat melanjutkan tahapan teknis berikutnya dan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Buol segera terealisasi.

Wartawan media online Republish.id yang meliput di wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dalam isu-isu berskala luas, ia juga sering menulis tentang berbagai peristiwa lintas daerah