Kantor Pertanahan Buol Tuntaskan 303 Sertifikat PTSL dan 90 Aset Pemerintah pada 2026

Foto: Doc. Humas

Republish.co.id, SULTENG – Kantor Pertanahan Kabupaten Buol berhasil menuntaskan sertifikasi 303 bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta 90 bidang aset pemerintah sepanjang Tahun Anggaran 2026. Capaian tersebut dipaparkan Kepala Kantor Pertanahan Buol, Mardianto, S.SiT, dalam konferensi pers di Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, Kamis (19/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Buol menyampaikan sejumlah capaian kinerja, realisasi program, serta inovasi pelayanan pertanahan sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan membangun sinergi dengan insan pers.

Mardianto menjelaskan, meskipun alokasi anggaran tahun 2026 mengalami penyesuaian dan pengurangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat kondisi keuangan negara, sejumlah target pekerjaan tetap berhasil diselesaikan.

Pada program PTSL, sebanyak 303 bidang tanah yang tersebar di sejumlah desa telah disertifikasi. Seluruh sertifikat tersebut juga telah diserahkan kepada masyarakat yang menjadi penerima program.

Selain itu, sertifikasi aset pemerintah turut menjadi perhatian. Kantor Pertanahan Buol berhasil menyelesaikan sertifikasi tujuh bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Buol dan 83 bidang aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, total aset pemerintah yang berhasil disertifikasi sepanjang 2026 mencapai sekitar 90 bidang tanah. Kantor Pertanahan Buol berharap pemerintah daerah terus melengkapi dokumen dan data kepemilikan aset agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat.

Baca Juga :  220 Atlet Pelajar Buol Berebut Tiket POPDA, Sepak Bola Paling Diminati

Upaya tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tertib administrasi aset daerah sekaligus mengantisipasi potensi persoalan hukum maupun konflik pertanahan di kemudian hari.

Di sektor tanah wakaf, Kantor Pertanahan Buol juga mencatat penyelesaian sertifikasi sebanyak 79 bidang sepanjang 2026. Tanah tersebut mencakup berbagai peruntukan, di antaranya masjid dan aset milik badan hukum keagamaan lainnya.

Dalam mendukung pengelolaan pertanahan daerah, Kantor Pertanahan Buol terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buol melalui pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT).

Peta ZNT menjadi instrumen untuk menggambarkan nilai tanah berdasarkan kondisi wilayah dan transaksi pasar. Informasi tersebut diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan pertanahan, perpajakan, hingga perencanaan pembangunan.

Kerja sama lainnya diarahkan pada integrasi data Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Integrasi ini bertujuan meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan dan perpajakan sekaligus menyediakan informasi yang lebih akurat mengenai bidang tanah yang sudah maupun belum terdaftar.

Data tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan kebutuhan lahan untuk pembangunan, perumahan, pertanian, pengadaan tanah, hingga penyediaan lokasi relokasi ketika terjadi bencana.

Sementara itu, dalam aspek pelayanan publik, Kantor Pertanahan Buol melaksanakan tujuh layanan prioritas, yakni pengecekan sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, roya, peralihan hak, pendaftaran surat keputusan pemberian hak, serta perubahan hak.

Baca Juga :  Kapolres Buol Gelar Jumat Keliling, Ajak Masyarakat Bersinergi Jaga Kamtibmas

Peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui penerapan standar waktu penyelesaian yang lebih terukur dan transparan. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah layanan peralihan hak dengan target penyelesaian selama 10 hari.

Proses tersebut mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pengurusan administrasi perpajakan, pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hingga penyelesaian administrasi di Kantor Pertanahan.

Selain itu, tersedia layanan pengukuran tanah terjadwal dengan target penyelesaian 12 hari. Melalui mekanisme ini, pemohon bersama petugas ukur menyepakati jadwal pelaksanaan pengukuran sehingga proses pelayanan memiliki kepastian waktu.

Kantor Pertanahan Buol menyebutkan, realisasi penyelesaian pengukuran selama ini rata-rata dapat dilakukan dalam waktu sekitar tujuh hari, meskipun pelaksanaannya tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kegiatan di lapangan.

Tidak hanya berfokus pada sertifikasi dan pelayanan, Kantor Pertanahan Buol juga melakukan penanganan sengketa serta pencegahan konflik agraria. Sepanjang 2026, tercatat empat kasus sengketa pertanahan antarmasyarakat berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi.

Penyelesaian melalui mediasi dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama tanpa harus melanjutkan persoalan ke proses peradilan. Cara ini diharapkan lebih efisien dari segi waktu dan biaya sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan antarpihak.

Baca Juga :  BLK Buol Hebat Siap Beroperasi, Fasilitas Lengkap Tinggal Tunggu Aturan Resmi

Perhatian juga diberikan terhadap potensi konflik akibat aktivitas pembukaan dan penguasaan tanah negara yang belum memiliki kejelasan administrasi.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kantor Pertanahan Buol bersama pemerintah daerah mendorong penyusunan regulasi mengenai izin membuka tanah negara dan surat keterangan penguasaan tanah bagi masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian administrasi sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk menunjang kehidupan dan kegiatan ekonomi.

Kantor Pertanahan Buol juga terlibat dalam koordinasi lintas sektor melalui Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan agraria di daerah.

Melalui konferensi pers ini, Kantor Pertanahan Buol berharap insan pers dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat, baik terkait tantangan maupun capaian program pertanahan.

Keterbukaan informasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di Kabupaten Buol.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Buol, Mohammad Yasir Douw, S.E., jajaran staf kepegawaian, notaris, masyarakat, serta insan pers.

Wartawan media online Republish.id yang meliput di wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dalam isu-isu berskala luas, ia juga sering menulis tentang berbagai peristiwa lintas daerah