Republish.id, NASIONAL – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Komunikasi Publik, Faldo Maldini, menanggapi desakan 150 guru besar dari berbagai daerah di Indonesia agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri secara sukarela di tengah polemik ijazah dan keabsahan syarat pencalonannya pada Pilpres 2024.
Faldo menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
“Kalau kita bicara soal etika secara utuh ya, bahwa MK memang mencatat ada temuan, tapi MK sendiri tidak menjadikan temuan itu sebagai dasar membatalkan apa pun,” ujarnya dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Sabtu (24/10/2026).
Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Menurut Faldo, seorang pejabat dapat memutuskan mundur apabila merasa telah melanggar aturan. Namun, ia menekankan bahwa penilaian terhadap persoalan tersebut harus melalui mekanisme yang tersedia.
“Kuncinya tuh kan ada di ‘merasa dirinya’. Jadi ini kan suara nurani nih. Ini bukan paduan suara. Jadi kalau ada yang menilai nurani seseorang keliru, negara itu sudah menyediakan lembaga untuk memutus,” katanya.
Karena itu, Faldo menilai pengunduran diri seorang wakil presiden tidak semestinya didasarkan pada penghakiman pihak tertentu, melainkan perlu mempertimbangkan putusan pengadilan.
“MK itu jangan yang diambil pertimbangannya dong, ambil amar putusannya,” tegas Faldo.
Di sisi lain, juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menyatakan desakan agar Gibran mundur tidak hanya datang dari partainya, tetapi juga dari kalangan akademisi, termasuk 150 guru besar yang menyampaikan surat terbuka.
Guntur mengungkapkan, sejumlah pihak lain juga telah menyampaikan aspirasi terkait polemik ijazah Gibran kepada PDIP. Mereka di antaranya kelompok ibu-ibu dan pelapor surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran ke Bareskrim Polri.
Menurut Guntur, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ijazah Gibran dan desakan pengunduran dirinya tidak lagi sebatas tuntutan dari PDIP.
“Ketika putusan MK sudah menyatakan tidak menemukan bukti bahwa ada ijazah SMA atau setara dari Saudara Gibran, maka undang-undang terkait dengan masalah syarat pencalonan sebagai cawapres itu tidak terpenuhi,” ucapnya dalam dialog yang sama.
Guntur juga menilai polemik yang melibatkan Gibran tidak hanya berkaitan dengan ijazah sekolah menengah atas (SMA), tetapi juga dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Ia menyinggung pelanggaran etik yang dilakukan mantan Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran, dalam proses keluarnya putusan tersebut.
“Kalau menurut hemat saya, mungkin ya sampai sekarang Mas Gibran tidak akan pernah mau mundur ya kan, mungkin akan bernasib seperti pamannya, Anwar Usman, dia akan sampai dipecat,” ucapnya.
Guntur menilai putusan MK terkait gugatan ijazah Gibran baru menjadi awal dari proses yang lebih panjang. Ia juga menyinggung pelaporan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran ke Bareskrim Polri serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah putusan MK tersebut.
Sementara itu, proses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
“Tetapi pada intinya, publik juga sudah tahu masalah keganjilan, masalah intervensi kekuasaan, dan otak-atik peraturan dan perundang-undangan demi meloloskan Gibran (melalui) Putusan MK Nomor 90 tahun 2023, PKPU Nomor 19 (Tahun 2023) Pasal 18 ayat 3, dan lain sebagainya,” sebutnya.
Sebelumnya, sebanyak 150 guru besar dari berbagai daerah di Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayah Gibran. Surat tersebut berisi desakan agar Gibran mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan wakil presiden di tengah polemik ijazahnya.
Diberitakan KompasTV, Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Idrus Paturusi, mengatakan bahwa ketiga tokoh tersebut dinilainya telah mengetahui persoalan yang disuarakan oleh para guru besar.