KPK Periksa Empat Pejabat Pemkab Boltara Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif SL

Foto: Doc. Antara

Republish.co.id, BOLTARA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat pejabat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sulawesi Utara, untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Boltara nonaktif berinisial SL. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama RSM, AJP, JCM, dan AD,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengutip Antara.

Empat saksi tersebut masing-masing RSM selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, AJP sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, JCM selaku Sekretaris Daerah, serta AD yang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Baca Juga :  Revisi UU TNI Disahkan, Ini 3 Pasal Penting yang Berubah

Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan saksi yang dilakukan KPK untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Boltara.

Sebelumnya, pada Senin (9/11), KPK memanggil YK selaku aparatur sipil negara (ASN), serta tiga pihak swasta berinisial FAT, PP, dan RB. Dari empat orang yang dipanggil, hanya RB yang diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan.

Kemudian pada Selasa (10/11), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap SM selaku Kepala Dinas Kesehatan Boltara dan tiga pihak swasta berinisial AM, FOM, serta AFH. Namun, belum diketahui apakah keempatnya memenuhi panggilan tersebut.

Baca Juga :  Tragedi Kolaka Timur: Bocah 10 Tahun Tewas Digorok, Rumah Orang Tua Pelaku Dibakar Massa

Pada Rabu (11/11), KPK juga memeriksa empat saksi lainnya. Mereka terdiri atas Kepala Dinas Pertanian Boltara berinisial S, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Boltara berinisial SNB, FTU selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Boltara, serta ASN berinisial MP.

Kasus ini bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 21 September 2026. Dalam operasi tersebut, SL bersama 13 orang lainnya diamankan oleh tim penyidik.

Sehari setelah penangkapan, KPK menetapkan SL sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam proses penindakan itu, KPK turut menyita uang tunai sebesar Rp200 juta.

Baca Juga :  Langit Iran Mendadak Ditutup! Serangan Israel Guncang Teheran, Trump Turun Tangan

KPK menduga praktik korupsi tersebut telah dilakukan SL sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2023–2024 hingga saat menjabat sebagai Bupati Boltara periode 2025–2030.

Dalam kurun waktu tersebut, SL diduga memeras pihak swasta yang mengerjakan proyek pembangunan jalan di wilayah Sangkub IV. Dari dugaan praktik tersebut, SL disebut memperoleh uang sebesar Rp130 juta.

Redaksi Republish.id