Bupati Buol Pimpin Rakor Sinkronisasi Program, Stunting dan Kemiskinan Jadi Prioritas

Foto: Doc. Humas

Republish.co.id, SULTENG – Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Asta Cita Presiden, Sembilan Program Berani Gubernur Sulawesi Tengah, dan Tujuh Program Buol Hebat di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Rabu (18/11/2026), guna menyelaraskan arah pembangunan sekaligus mempersiapkan kebijakan dan penganggaran tahun 2027.

Rakor tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah daerah untuk menyatukan program pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten agar pelaksanaannya berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah untuk membahas persoalan daerah, menetapkan prioritas, menyusun langkah konkret, serta memastikan setiap program memiliki sasaran yang terukur.

“Jangan sampai program berjalan sendiri-sendiri. Kita harus memiliki satu bahasa, satu data, dan satu langkah. Semua program harus saling mendukung dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan maupun besarnya anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memperkuat kolaborasi dan meninggalkan pola kerja sektoral.

Sejumlah persoalan mendasar menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya penanganan stunting, kemiskinan, pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Dalam upaya mempercepat penurunan stunting, Bupati meminta pemerintah desa dan kelurahan memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, bukan hanya memenuhi kebutuhan administrasi.

Baca Juga :  Wabup Buol Ingatkan OPD: Laporan PSN Jangan Sampai Turunkan Citra Daerah

Pemutakhiran data tersebut ditargetkan selesai dalam 14 hari dengan mencantumkan nama dan alamat sasaran. Data itu mencakup keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK), serta balita yang mengalami kekurangan gizi.

Penanganannya juga harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan OPD terkait, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, serta unsur lainnya. Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan dapat masuk lima besar daerah terbaik dalam penanganan stunting di Sulawesi Tengah pada 2027.

Selain itu, pemerintah daerah menargetkan 500 keluarga dapat keluar dari kategori miskin pada 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta optimalisasi dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah.

Pada sektor pemenuhan gizi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini telah berjalan melalui sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan jangkauan sekitar 19.000 penerima manfaat dari target 52.000 orang.

Untuk memperluas cakupan layanan, Pemkab Buol menargetkan penambahan sedikitnya 10 SPPG pada 2027 sehingga jumlah penerima manfaat dapat meningkat menjadi 35.000 orang.

Sementara dalam penguatan ekonomi desa, dari total 115 desa dan kelurahan di Kabupaten Buol, sebanyak 49 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk.

Bupati meminta seluruh pemerintah desa dan kelurahan memastikan kesiapan lahan hingga akhir 2026 agar seluruh koperasi dapat beroperasi dan memiliki gerai usaha pada 2027.

Baca Juga :  Bupati Buol Resmi Buka Turnamen Mini Soccer Piala TKBM Bahari Pelabuhan Leok 2026

Keberadaan koperasi tersebut diharapkan tidak sebatas memenuhi pembentukan kelembagaan, tetapi mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi yang menggerakkan potensi lokal.

Di bidang pendidikan, Pemkab Buol menargetkan Program Sekolah Rakyat dapat menampung 3.000 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA pada 2027.

Adapun di sektor kesehatan, pemerintah daerah merencanakan pembangunan rumah sakit baru dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp250 miliar. Fasilitas tersebut direncanakan dilengkapi layanan cuci darah dan layanan jantung.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah daerah menargetkan penambahan lahan persawahan seluas 1.000 hektare pada 2027, sehingga total pengembangan lahan mencapai 2.000 hektare.

Pengembangan pertanian tersebut perlu ditunjang ketersediaan irigasi, pompa air, panel listrik, serta perlindungan lahan produktif untuk pengembangan komoditas padi dan jagung.

Bupati juga meminta setiap OPD menyusun rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana tersebut harus mencantumkan jenis kegiatan, kebutuhan anggaran, penanggung jawab, target hasil, serta batas waktu pelaksanaan.

Seluruh jajaran pemerintah daerah turut diminta proaktif mencari dan memanfaatkan peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Buol.

Meski menghadapi efisiensi anggaran sebesar Rp207 miliar selama periode 2025–2026, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi yang masuk ke Kabupaten Buol dalam kurun waktu dua tahun tersebut mencapai Rp806,1 miliar.

Baca Juga :  Pasar Murah HUT ke-27 Kabupaten Buol Digelar, Harga Bahan Pokok Disubsidi

Dukungan itu diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan, puskesmas, koperasi, SPPG, bantuan rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Saya yakin, kalau kita fokus, Buol tidak lagi menjadi penonton. Buol yang menjemput anggaran, Buol yang bekerja, dan Buol yang menikmati hasilnya,” tegas Bupati.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syarif Pusadan, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarperangkat daerah, menyelaraskan program pembangunan, sekaligus mengidentifikasi perkembangan dan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah OPD. Bappeda-Litbang menyampaikan materi terkait kemiskinan ekstrem, Sembilan Program Berani, dan Tujuh Program Buol Hebat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memaparkan penanganan stunting, Dinas Kesehatan terkait Cek Kesehatan Gratis, serta Dinas Koperasi dan UKM mengenai Koperasi Merah Putih dan UMKM.

Paparan lainnya disampaikan Plt. Kabag Administrasi Pembangunan terkait MBG, Plt. Kepala Dinas Sosial mengenai Sekolah Rakyat, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang strategi penguatan ketahanan pangan.

Rakor tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan dan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyukseskan program pembangunan.

Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Buol berharap penyelarasan program tidak berhenti pada kesepakatan di ruang rapat, tetapi dilanjutkan dengan kerja nyata, kolaborasi antarlembaga, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Wartawan media online Republish.id yang meliput di wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dalam isu-isu berskala luas, ia juga sering menulis tentang berbagai peristiwa lintas daerah